RNI Diharapkan Aktif Wujudkan Kedaulatan Pangan

17-02-2022 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI Mohamad Hekal dalam rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (17/2/2022). Foto: Andri.

 

Komisi VI DPR RI mendesak PT Rajawali Nusantara Indonesia atau RNI (Persero) sebagai induk perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang pangan yang dinamai ID Food berkontribusi untuk menembus pasar internasional. Wakil Ketua Komisi VI Mohamad Hekal menegaskan, juga diharapkan PT RNI secara aktif dan strategis untuk mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia.

 

“Komisi VI meminta PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) beserta PT Sang Hyang Seri, PT Berdikari, PT Perindo, PT PPI, dan PT Garam untuk memastikan bahwa pembentukan holding BUMN pangan atau ID Food mampu mengangkat brand perusahaan produsen pangan nasional yang berkelas dunia,” kata Hekal dalam rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (17/2/2022).

 

Hekal mengatakan, pihaknya juga mendesak RNI untuk bersinergi antara perusahaan BUMN dalam menciptakan ekosistem produksi pertanian dengan menghadirkan solusi holistik melalui  ‘Program Makmur’.  Kemudian, Id Food diharapkan bisa memberi laporan secara tertulis dan berkala tentang rencana restrukturisasi anak dan cucu perusahaan yang masuk dalam second wave transformation.

 

Laporan tersebut, kata Hekal, meliputi laporan keuangan, hasil evaluasi program refocusing bisnis, aksi korporasi seperti divestasi, manajemen aset, merger, inbreng dan akuisisi, sehingga proses tersebut dapat berlangsung efektif sesuai jadwal yang telah ditetapkan. “Komisi VI meminta Id Food untuk menyampaikan blueprint strategi dalam rangka transformasi brand produk unggulan (Rania),” ujar Hekal.

 

Soal itu, Dirut RNI Arief Prasetyo Hadi mengatakan, pihaknya akan menjalani masukan dan arahan yang diberikan anggota dan pimpinan Komisi VI. Dan berharap agar Komisi VI dapat terus memberikan dukungan terhadap holding pangan BUMN itu. (rnm/sf)

BERITA TERKAIT
KAI Harus Hentikan Praktik Outsourcing dan Benahi Sistem Digitalisasi Tiket yang Rentan Disalahgunakan
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mendorong PT Kereta Api Indonesia (Persero) membenahi secara serius manajemen...
Komposisi Direksi Baru KAI Bukan Seremonial, Harus Percepat Adaptasi dan Kebijakan Strategis
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, mengingatkan jajaran direksi baru PT Kereta Api Indonesia...
Legislator Dukung Wacana Penghapusan Tantiem dan Perampingan Komisaris BUMN
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti pembenahan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapat perhatian serius dari berbagai...
Jangan Kejar Profit Saja, KAI Harus Jadikan Tanggung Jawab Publik Sebagai Prioritas
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto menegaskan bahwa PT Kereta Api Indonesia (Persero) tidak...